.jpeg) |
| Ilustrasi Plt, foto:google |
Pantauan Bulian.Id, ada beberapa OPD yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Kekosongan ini diakibatkan oleh dua faktor, pertama hasil lelang yang digelar oleh Pemda Batanghari beberapa bulan lalu banyak tak memenuhi standar (grade). Hal ini membuat dinas yang dilelangkan itu sampai kini masih dipimpin berstatus Plt. Seperti Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas LH.
Selain itu, ada beberapa pimpinan OPD yang pensiun, hingga kini kantor yang ditinggalkan masih dimpimpin dengan jabatan Plt.
Menariknya lagi, baru-baru ini, ada empat pimpinan OPD yang mengundurkan diri atau habis masa jabatan secara berbarengan. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappeda, Damkar dan salah seorang staf ahli.
Akibat dari peristiwa ini, maka banyak pejabat di Batanghari yang rangkap jabatan. Seperti, Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan Khadafi menjabat Plt Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang ditinggalkan oleh M Rizaludin karena pensiun, Asisten III Setda Batanghari, Asri Yonalsah menjabat Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) yang ditinggalkan oleh dr. Elvi Yenie yang mengundurkan diri dan kepala Pol PP Batanghari Adnan, Sos juga rangkap jabatan karena ditunjuk sebagai Plt Dinas Damkar.
Untuk kekosongan Dinas PUPR dan Bappeda kini masih dipercayakan kepada masing-masing sekretaris dinas setempat.
Kepala BKPSDM, Rambe mengatakan, saat ini diakuinya memang banyak instansi dalam lingkup Pemda Batanghari yang terjadi kekosongan jabatan alias dijabat oleh Plt sehingga banyak pejabat yang rangkap jabatan.
Yang bisa dilakukan saat ini, pihaknya hanya bisa mutasikan jabatan.
‘’Kalau untuk pengisian depenitif harus melalui proses lelang,’’ jelasnya.
Saat ditanya kapan akan melaksanakan proses lelang jabatan, dia tidak menegaskan kapan akan digelar lelang terhadap pejabat ke depan.
‘’Instruksi Pak Bupati sudah ada, sekarang masih dalam proses,” pungkasnya. (*/ANI)