 |
| Bupati Batanghari, Wagub Jambi dan Anggota DPR RI/ foto:bulian.id |
Kehadiran Anggota Komisi V DPR RI tersebut disambut langsung oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, Kamis (19/01/2023).
Dalam sambutannya, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief merasa sangat bersyukur atas kehadiran anggota Komisi V DPR-RI di Kabupaten Batanghari, sebab permasalahan infrastruktur tersebut sudah pasti akan dibahas di Komisi V DPR-RI.
“Dapat kami sampaikan bapak ibu anggota Komisi V DPR-RI, bahwa Batanghari ini ibarat tubuh berada di perutnya Provinsi Jambi. Ada satu ruas jalan yang tidak bisa dihindari orang di Provinsi Jambi ini, apabila dia melintas dari wilayah timur ke wilayah Provinsi Jambi, atau apabila dia melintas dari jalan lintas tengah Sumatera menuju jalan lintas timur Sumatera. Dari Sumbar ke Sumsel, yaitu ruas jalan nasional Bulian – Tembesi namanya. Sehingga di jam-jam sibuknya, ini akan menjadi polemik disana yang sampai saat ini disebabkan angkutan Batubara, tapi ini bisa betul bisa tidak,” sebut Fadhil.
Dikatakan Fadhil, pada beberapa waktu yang lalu pada saat Kapolda Jambi beserta jajaran mengliburkan angkutan Batubara, ternyata jalan juga masih padat. Indikasi yang dapat ditangkap dari sana, bahwa volume kendaraan juga sudah sangat tinggi. Diakuinya, pihaknya sudah sempat berdebat dengan Kepala Balai Jalan Provinsi Jambi yang menjabat sebelumnya terkait masalah ini.
“Menurut beliau (Kepala Balai-red) volumenya tidaklah ‘crowded’ (ramai) kalau dibagi 24 jam, sementara dapat diketahui bahwa orang memakai jalan tidak bisa dibagi dalam 24 jam tapi ada jam-jam tertentu yang orang akan sedang tidak memakainya. Di pagi hari dan sore hari itu akan terjadi kepadatan yang luar biasa,” katanya.
Diceritakan Fadhil, dulu ada beberapa rekannya dari Jakarta yang berasal dari Depok membayangkan Margonda Raya itu sangat macet.
“Kalau bapak ketemu nanti jam 07.00 malam itu lebih parah daripada Margonda Raya. Sehingga beberapa kali angkutan ambulance yang membawa orang sakit terjebak di sana, ada beberapa yang tidak bisa kita selamatkan. Terganggunya pelayanan kesehatan, terganggunya pelayanan pendidikan, dan sering kita sampaikan juga kepada pemerintah yang lebih tinggi dan ini lambat laun akan mengganggu perekonomian Provinsi Jambi, wabil khusus Kabupaten Batanghari,” tuturnya.
“Karena orang di Jambi ini berada di sektor hulu dia yaitu penghasilan dari pertanian, hasil dari sumber daya alam lainnya yang akan memakai ruas jalan ini, waktu tempuh nya yang sudah tidak bisa diperkirakan lagi,” tambahnya.
Disebutkan Bupati Batanghari, beberapa waktu lalu dirinya mendapat laporan release dari Kementerian ESDM Provinsi Jambi. Tahun 2022 Jambi ditargetkan menghasilkan 40 juta matrix ton batubara, ternyata realisasinya cuma 17 juta ton lebih dan tahun depan akan berkurang lagi.
“Mungkin dampak dari dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi tidaklah begitu besar, tapi dampak akan terganggunya unit-unit kerja, efek angkutan pengganda dari kegiatan pertambangan dan industri industri kelapa sawit ini akan mengganggu, mungkin dapat kami sampaikan beberapa kejadian yang juga sudah muncul potensi konflik horizontal antara masyarakat yang berada di sekitar jalan kemudian masyarakat yang melalui jalan tersebut,” ucapnya.
Dikatannya, Pemprov Jambi juga pernah menerapkan beberapa solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Batanghari ini, seperti melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas. Namun hingga saat ini belum ketemu formula yang sangat efektif, sehingga penguraian terhadap kemacetan di malam hari yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari belum bisa terjadi.
“Tahun kemarin kita membuka jalan di Simpang Karmio – Kilangan yang memang kita niatkan untuk memperlancar distribusi barang angkutan hasil produk-produk pertanian yang alhamdulillah sudah dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Dari hasil pembukaan kami, sudah di keraskan sepanjang 43,7 km yang mungkin nanti menjadi salah satu alternatif untuk kita mengurai kemacetan yang ada di ruas jalan Bulian – Tembesi. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah tentunya harus kita coba bersama, kita perlu membuka titik pengendali,” ungkapnya.
Kunker yang dilakukan oleh rombongan Anggota Komisi V DPR RI tersebut berdasarkan Surat Wakil DPR-RI Nomor B/586/PW 01/1/2023, Perihal Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dalam rangka, peninjauan infrastruktur dan transportasi. (ANI)