Bupati MFA bersama Kepala BPS Batanghari Hartono dan Kusriatmi saat menerima publikasi yang dirilis BPS beberapa waktu lalu/ foto:doc |
Dari indikator Makro Kabupaten Batanghari selama periode 6 tahun, terhitung dari tahun 2017-2022 persentase angka kemiskinan mengalami turun naik.
Pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk 267.000 jiwa, tingkat kemiskinan Kabupaten Batanghari berada di angka 10,33 persen. Lalu, di tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Batanghari kembali bertambah menjadi 270.000 jiwa, tingkat kemiskinan pun berada di angka 9,75 persen.
Kemudian di tahun 2019 kembali terjadi penurunan persentase angka kemiskinan, di mana jumlah tersebut berada di angka 9,75 persen dengan peningatan jumlah penduduk menjadi 272.900 jiwa.
Sementara itu, di tahun 2020, lonjakan jumlah penduduk semakin meingkat, dimana jumlah penduduk Kabupaten Batanghari bertambah menjadi 301.700 dengan tingkat kemiskinan berada di angka 9,65 persen.
Dalam kurun waktu 2021-2022, persentase tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan. Namun jumlah penduduk terus bertambah. Di mana pada tahun 2021 persentase mencapai diangka 10,05 dengan jumlah penduduk sebanyak 306.700 jiwa. Kemudian di tahun 2022 peningkatan jumlah penduduk berada di angka 313.200 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,63 persen.
Jika dihitung secara jumlah, tingkat kemiskinan Kabupaten Batanghari pada tahun 2021 lalu mencapai diangka 30.823 jiwa, lalu di tahun 2022 turun menjadi 30.161 jiwa.
Di awal masa pemerintahan Fadhil-Bakhtiar, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief meyakini tingkat kemiskinan di Batanghari akan mengalami penurunan. Untuk mencegah angka kemiskinan melonjak, Bupati Batanghari pun akan mempunyai trik-trik jitu.
“Makanya ke depan program pemda bisa mengurangi angka kemiskinan. Kita tahu Batanghari berada di sektor pertanian, kemudian sumber daya alam lainnya. Bagaimana infrastruktur di sektor ini bisa menunjang untuk pemanfaatan sektor-sektor ini menjadi kegiatan produktif,” kata Fadhil, Kamis (21/10/2021), dilansir dari media Gatra.com.
Pelatihan terfokus kepada tenaga-tenaga baru tamat sekolah atau tenaga putus sekolah. Harapannya mereka punya skill, bisa jadi karyawan dan bisa jadi wirausahawan. Buapti Batanghrai pun berkeinginan kebijakan pemerintah daerah selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Tujuannya agar bisa mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Pemkab Batanghari juga akan memperbaiki infrastruktur menuju pusat-pusat produksi masyarakat. (ANI)