 |
| Anggota DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori saat menyampaikan pemandangan fraksi |
JAMBI, BulianId – Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di agenda penyampaian pemandangan fraksi, Anggota DPRD Fraksi NasDem – Hanura, Sapuan Ansori menyinggung prihal kebijakan penutupan ataupun penyetopan angkutan batubara yang dilakukan oleh Gubernur Jambi, Al Haris, Jumat (31/03/2023).
Dalam penyampaiannya, Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil MuaroJambi- Batanghari ini menyebutkan bahwa yang perlu diperhatikan bersama terkait kebijakan tersebut yakni adanya putra daerah yang memiliki mobil angkutan batu bara dan terdampak akibat penyetopan tersebut.
“Fraksi kami menilai, kita perhatikan di sini adalah putra daerah kita yang memilki mobil yang terdampak dari pada kegiatan penutupan jalan ini, saya selaku warga Kabupaten Batanghari yang terdampak kemacetan, kami yang terakhir dari Kabupaten Batanghari,” ujarnya.
Namun, Sapuan juga meminta tindakan tegas dari Gubernur Jambi dan segera memberikan solusi terbaik atas fenomena yang terjadi akibat disetopnya aktivitas pengelolaan batubara tersebut.
“Kita memikirkan hari mau lebaran, ada keluarga kita yang hidupnya dari tambang batubara, jadi kita tidak kita tidak berpikir sepotong-sepotong, menyelesaikan masalah itu harus menyelesaikan semuanya jangan disetop tanpa solusi,” sebutnya.
Ia pun meminta agar permaslahan batubara ini tidak menimbulkan konflik seperti penutupan jalan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh warga lokal.
“Dipikirkan juga, jangan terjadi konflik seperti di Sridadi kemarin. Seluruh masyarakat Sridadi, kalau jalan nasional ini bisa ditutup oleh sembarang orang, yang lain-lainnyo akan nutup jugo, karena semua berdampak terhadap kehidupan sehari-hari,” sambung Sapuan Ansori.
Angota Dewan Provinsi Jambi asal Kabupaten Batanghari ini kembali meminta agar Gubernur Al Haris bersikap tegas terkait aturan penggunaan angkutan batubara tersebut.
“Jadi Pak Gubernur, kami minta disini tolong ketegasannya, kalau memang mobil luar yang dak boleh, ya mobil luar bae yang dikembalikan, tapi mobil yang asli orang Jambi kita pikirkan jugo,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik, dan kebijakan terkait aturan angkutan batubara ini tentunya akan memiliki dampak pada pemilihan mendatang.
“Ini tahun politik Pak Gubernur, yang melarang akan tidak dipilih oleh yang batubara, yang batu bara belum tentu dipilih oleh warga. Sekian terima kasih. Jadi semuanya ada dampak polititnya,” pungkasnya.(ANI)