 |
| Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Batanghari/foto:ist |
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Koordinator Devisi Parmas dan Humas, Indra Tritusian menyebutkan, Kabupaten Batanghari sangat menyita perhatian, pertama terkait sosial politik di Batanghari, menduduki peringkat ke-5 skala nasional, dengan range tertinggi 97,5 terkait kerawanan netralitas ASN.
Menanggapi itu, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, ASN pasti mengetahui aturan yang berlaku. Namun selama ini ada kebiasaan yang terjadi di kalangan ASN Batanghari untuk tidak netral dan terlibat politik praktis.
“Tinggal lagi bagaimana komitmen untuk tidak kita ajak mereka berpolitik praktis. Ya, karena selama ini ada kebiasaan yang terjadi di ASN, ada yang tidak netral,” ujarnya, Selasa (19/09/2023).
Namun menurut Fadhil, kebiasaan ASN terlibat politik praktis atau tidak netral itu tidak hanya terjadi di Batanghari saja, namun hampir semua tempat di seluruh Indonesia.
“Tapi nanti kita buat(komitmen,red), kalau edaran pasti kita bikinlah. Yang formal-formal itu pasti kita bikin, tapi lebih kepada ASN nya,” singkatnya. (ANI)