 |
| Bupati Batanghari kembali lantik Sidik sebagai Direktur PDAM Tirta Batanghari/foto:ist |
Usai melantik Sidik sebagai Direktur PDAM periode 2023-2028 pada Selasa malam (29/09/2023), dalam sambutannya Fadhil menyebutkan, berdasarkan hasil dari evaluasi Sekda bersama tim audit, maka Sidik dianggap masih layak untuk meneruskan jabatan tersebut.
“Jadi berdasarkan hasil evaluasinya, Pak Sidik masih baik kinerjanya. Makanya kita sambung jabatannya. Ada PP yang mengatur itu, jika kinerjanya baik, maka boleh diperpanjang jabatannya,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, selama dua periode Sidik menjabat, progres PDAM Tirta Batanghari terus mengalami peningkatan. Dimana, semakin banyaknya instalasi sambungan penyaluran air bersih ke masyarakat Batanghari.
“Tapi belum tentu tantangannya berkurang, karena masih ada masyarakat yang protes dengan kualitas air kita. Sehingga masyarakat menjadi malas untuk membayar piutang, dan ini harus dicari solusinya,” sambung Fadhil.
Dikatakannya, malasnya masyarakat yang membayar tagihan PDAM tersebut, tentunya akan memberikan dampak terhadap efisiensi terhadap produksi air di PDAM Tirta Batanghari. Maka PDAM harus berani memberikan efek jera terhadap pelanggan yang susah membayar tagihan tersebut.
“Orang yang berhutang itu sama dengan orang yang kena penyakit menular, dio kalau sudah gawat harus diamputasi. Kalau kita tidak bisa menagihnya, ya dihentikan sambungannya, supaya hutangnya tidak bertambah,” paparnya.
Tidak hanya itu, saja Fadhil juga menyebutkan bahwa masih ada PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pasokan air bersih untuk masyarakat.
“Tadi di LPPD, disampaikan oleh Ibu Imelda dari Kemendagri RI, bahwa masih ada 27 persen masyarakat Batanghari yang tidak tercover air bersih. Dicover belum tentu nyambung, tapi kalau tidak tercover sudah pasti tidak tersambung,”sebutnya.
Salah satu wilayah yang belum tercover saluran air bersih tersebut yakni Kecamatan Bajubang, hal tersebut dikarena sedikitnya sumber air. Untuk memasang saluran air PDAM di wilayah itu pun bakal menelan anggaran kurang lebih Rp 100 Miliar.
“Contoh di Kecamatan Bajubang yang masih nol saat ini. Karna memang jalur distribusi belum sampai di sana, dan beberapa hal tantangan lainnya yang harus kita selesaikan,” ucapnya.(ANI)