Rapat Paripurna di DPRD Muarojambi
MUAROJAMBI,BulianId - Fraksi PDI Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi meminta kepada
Pemerintah Kabupaten agar benar-benar selektif dalam mengalokasikan anggaran
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Muaro
Jambi pada saat agenda rapat kerja I DPRD Muaro Jambi tentang pemandangan umum
fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Usman Halik menyampaikan, agar
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengutamakan kegiatan dengan skala prioritas
seperti pemenuhan belanja mandatory spending harus diutamakan.
Pemerintah Kabupaten, kata dia, juga wajib mengalokasikan
anggaran perbaikan penghasilan, berupa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.
"Termasuk melaksanakan amanat Pemerintah pusat untuk tetap
menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN Pemkab
Muaro Jambi yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non ASN dalam basis
data BKN (red- Badan Kepegawaian Nasional)," kata Usman Halik, Senin
(9/10) dalam rapat paripurna tanggapan fraksi dewan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, penyusunan APBD Tahun 2024
sangat diharapkan berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga, outputnya
akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan.
Yang tidak kalah penting, kata dia, penyusunan APBD harus
menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Muaro Jambi, termasuk warga
yang berdomisili atau berada di pelosok.
"Selama ini warga yang berada di pelosok cenderung kurang
mendapat perhatian dari Pemerintah. Padahal, masyarakat tersebut sangat
mendambakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian maupun
sebagai akses masyarakat menuju keluar dari wilayahnya," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi periode 2004 - 2009 itu
menyampaikan, masyarakat di pelosok Muaro Jambi yang kurang mendapat perhatian
dari Pemerintah Kabupaten yaitu, masyakarat Rantau Panjang, Rondang, Londrang,
Sekumbung, Manis Mato, Rukam, Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo dan masyarakat
yang ada di pelosok lainnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, masyarakat
tersebut selama ini sangat berharap agar pihak Pemerintah membangun ruas jalan
yang telah lama rusak di wilayah Desa-desa tersebut. Akan tetapi, harapan
masyakarat tersebut belum kunjung terkabul.
"Kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Muaro Jambi
agar memperhatikan secara serius keluhan masyarakat di wilayah terpelosok dan
dapat segera merealisasikan kegiatan perbaikan jalan yang mereka dambakan.
Termasuk juga mewujudkan pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani bagi
Desa-desa yang berada di pelosok tersebut," tukasnya. (*/ANI)