 |
| Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief/foto:ist |
Saat diwawancara awak media, Fadhil menyebutkan, sebelum itu dirinya sudah dichat secara pribadi oleh seorang guru yang berstatus honorer. Setelah itu ia pun langsung memanggil Kepala Bakeuda Batanghari untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.
“Dijelaskan Kepala Bakeuda bahwa ternyata ada data yang nambah, 351 yang berubah dari data sebelumnya. Nah ini yang perlu dipastikan, apakah datanya faktual atau tidak,” ujarnya, Rabu (27/12/2023).
Selain itu, ia juga memerintahkan Sekda, Kepala Bakeuda, Kadis PdK dan Kepala BKPSDMD Batanghari untuk melaksanakan rapat untuk memastikan siapa yang berhak dan layak untuk menerima gaji tersebut.
“Kalau datanya pada September semua clear. Tapi di bulan Oktober ada perubahan data yang signifikan berubah, nah kita takutnya ini ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi,” sambungnya.
Bahkan Fadhil mengkahawatirkan penambahan data guru tersebut merupakan ulah oknum. Sebab, di tahun 2024 Pemkab akan kembali membuka seleksi PPPK, kemudian yang menjadi salah satu akses untuk mengikuti tes PPPK guru yakni terdata di Dapodik.
“Takutnya ini digunakan oleh oknum. Kita kasihan ya, ada warga yang punya niat baik mengabdi di Batanghari tapi disalahgunakan. Tapi kita minta dipastikan, besok pagi saya akan cek apakah sudah diselesaikan atau belum,” sebutnya.
Terkait total anggaran yang belum disalurkan ke guru-guru honorer tersebut, Fadhil mengatakan menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 2,5 miliar.
“Komitmen kita tetap, hak pegawai baik ASN maupun non ASN yang mengabdi ke Batanghari mesti kita bayarkan,” pungkasnya. (ANI)