 |
| Ketua PPDI Batanghari, Robi/foto:ist |
Singgungan itu pun ia sampaikan melalui pantun. Dimana jika gaji yang dicairkan hanya bulan Januari saja, maka alangkah lebih baiknya jika gaji bulan Februari juga disalurkan oleh Pemda Batanghari.
Tentunya, hal itu langsung ditanggapi oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief. Dalam sambutannya Fadhil menyebutkan, salah satu faktor yang membuat keuangan daerah tidak stabil yakni pasca pelaksanaan Pemilu 2024.
“Habis pemilu, siapo pun pejabat di bidang keuangan, pasti akan menahan pengeluaran kas, itu juga terjadi di wilayah desa, sambil dia menyusun program kerja. Dulu kito berpikir dengan kawan-kawan, setelah pemenang ditetapkan, dua bulan setelah itu dia (anggaran,red) akan normal. Tapi sudah hampir duo bulan, belum juga normal,” kata dia.
Fadhil pun mengatakan, saat ini Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat belum ditransfer secara normal. Sehinggga, ada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum bisa menyalurkan hak para perangkat desa.
“Tidak jugo biso disalahkan kabupaten itu. Tapi kepala desanya pasti marah, karno tuntutan hak. Dan dengan tidak normalnya saluran dana pusat, kito perlu berpikir mano yang prioritas kepada kawan-kawan Bakeuda,’ bebernya.
“Kito terakhir mengambil dana cadangan yang biso digunakan. Supayo hajat kito tidak terganggu, nah itu yang disalurkan di Januari ini kawan-kawan semua, tapi kalau bisa sampai Februari,” sambungnya.
Namun ada beberapa kebijakan yang memang harus pemerintah daerah lakukan demi kesejahteraan dan keamanan dompet para penerima gaji tersebut. Yakni mencairkan gaji bulan Maret setelah hari raya idul fitri.
“Saya sampaikan ke Pak Sekda, untuk gaji pegawai honor, TPP ASN, perangkat desa, pegawai syara dan Ketua RT jangan pernah dicairkan sampai Maret,” kata Fadhil.
“Cairkan yang bulan Maret setelah rayo, kalu cair sekarang sebelum rayo habis galo tu. Sudah rayo tu, buntu galo. Bupati buntu, dio (penerima honor,red) buntu, sesamo buntu. nah dak masuk rundingan tu. Kalau bisa sebatas Februari ni dulu. Yang Maret harus sesudah lebaran,” ungkapnya.
Fadhil pun mengimbau agar pemerintah desa juga segera menuntaskan administrasi yang belum terselesaikan di triwulan pertama ini. Sebab sampai saat ini data yang masuk ke OPD baru sebanyak 97 desa.
“Tolong diingatkan kawan-kawan untuk segera selesaikan administrasi. Mungkin sekdes, kades tidaklah buntu-buntu amat, cuma yang lainnyo buntu. Jangan pernah kito berfikir untuk diri kito sendiri, kito harus punyo sifat simpati dan empati.(ANI)