 |
| Bupati Batanghari, Mhd Fadhil Arief/foto:Dinas Kominfo Batanghari |
Awalnya, Fadhil sedikit mengungkapkan kegeramannya terhadap oknum-oknum PPPK yang dilantik periode lalu, menyebarkan isu bahwa Kabupaten Batanghari lambat menyalurkan gaji Tenaga PPPK.
“Sayo pun agak geram-geram. Dulu belum di-drop gaji dari pusat, kito perintahkan kepada Bakeuda untuk duluan digaji tenaga PPPK nya, eh malah diisukan di Batanghari lebih lambat bayar gaji,” ujarnya.
Berkembangnya isu tersebut, dsebabkan oleh oknum yang kerap menghasut rekan-rekan se-profesi (PPPK,red) yang dianggap minim ilmu pengetahuannya.
Lanjutnya, selain itu, juga diisukan pegawai atau panitia yang mengurus SK pegangkatan tersebut melakukan pungli dengan modus pembayaran biaya materai yang sudah disediakan oleh BKPSDMD Batanghari. Padahal fakta sebenarnya, pegawai yang ditugaskan untuk mengurus SK tersebut mengeluarkan biaya yang lebih dari harga yang ditentukan dari Kantor POS, karena mereka membeli di toko biasa.
Fadhil pun menegaskan, bahwa tidak ada pungli dalam proses pengadaan tenaga PPPK di Batanghari. Namun terkadang, memang ada beberapa calon tenaga PPPK yang menyumbangkan kelebihan uang pembayaran materai tersebut secara sukarela kepada panitia.
“Tapi kalau adik-adik ikhlas jangan lapor ke bupati, apolagi wartawan. Wartawan ni dak tau yang sebenarnyo, dan tugas wartawan untuk mengeksposnyo. Tugas wartawan itu emang tugasnyo untuk mencari kesalahan kito. Betul, sebagai auto kritik terhadap kito,” sebut dia.
Namun, dengan adanya sikap tanggap dari wartawan/jurnalis yang menungkap atau mengekspos kesalahan yang dilakukan oleh para oknum pegawai di Batanghari, Fadhil justru mengaku senang.
“Saya senang wartawan di Batanghari ni, kalau salah, langsung diungkapkannyo. Gunonyo apo? untuk memperbaiki kesalahan kito,” bebernya.
“Apakah kito harus benci, tidak boleh dibenci, kalau kito benci berarti bakal kayak gitu lah terus. Wartawan jugo terus aktif untuk itu, sebagai kontrol sosial,” singkatnya.(ANI)